TangselNetwork.id – Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Benyamin Davnie memaparkan program-program yang telah Pemkot Tangsel lakukan selama tahun 2022 dan rencana pembangunan yang di Ciputat Timur (Ciptim) pada tahun 2023.
“Program yang telah kita laksanakan tahun 2022 yaitu peningkatan 82 jalan lingkungan se-Ciptim dan pembangunan 94 saluran drainase,” ungkap Benyamin di Musrenbang RKPD 2024 Ciptim.
“Pembangunan jaringan pipa air bersih, gedung kecamatan, penyusunan dokumen detail engineering design (DED) dan kajian perencanaan bangunan kantor wilayah kecamatan,”
Kemudian, rehabilitasi SD negeri sebanyak 5 kegiatan, updating peta dasar dan tematik kecamatan Ciputat Timur, dan pembangunan jaringan instalasi PJU di 6 kelurahan.
Selanjutnya untuk tahun 2023, program yang akan berjalan adalah perencanaan pembangunan prasarana sumber daya air rumah pompa 1 kegiatan.
Lalu, pembangunan dan pengawasan pembangunan pedestrian jalan 3 kegiatan.
“Pembangunan saluran drainase kota 19 saluran, pembangunan sodetan kali 1 kegiatan, dan peningkatan jalan 2 kegiatan,” ungkapnya.
“Penyusunan kajian inglet situ 2 kegiatan, rehab gedung dan sarana prasarana SMP Negeri 10 kegiatan, pembuatan dan peningkatan penataan taman 3 kegiatan,” tambahnya.
Ada pula, perbaikan ruang guru dan sarana sekolah dan pembangunan PJU Tangsel Terang di Kecamatan Ciputat Timur.
“Tahun ini kita tambah se-Tangerang Selatan 7.500 titik,” singkatnya.
Untuk itu, ucap Benyamin, rencana pembangunan tersebut tidak akan berjalan sukses tanpa dukungan dari masyarakat.
Melalui kegiatan musrenbang ini, Benyamin berharap partisipasi dan dialog secara positif agar pembangunan ini tepat sasaran.
“Dengan adanya Musrenbang ini, saya harap dapat mencerminkan semangat musyawarah partisipatif dan dialogis,” pintanya.
“Manfaatkan semua potensi sumber daya yang pemerintah miliki dan juga kelompok masyarakat lain,” ungkapnya.
Dengan begitu, kata Benyamin, dengan mengokohkan kunci musrenbang yaitu kolaborasi dan koordinasi, dapat melahirkan keabsahan perencaan pembangunan.
“Kita hadir di sini atas nama undang-undang dalam rangka menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah,” tuturnya.
“Patuh indikator kinerja serta lokasi, menyelaraskan program pembangunan dengan prioritas di Provinsi, dan klarifikasi kegiatan,” pungkasnya.
